MediaSuaraMabes, Gresik – Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kemenhut berhasil ungkap modus pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai Sumatera Barat yang diduga dilakukan PT Berkah Rimba Nusantara.
Dalam keterangannya Komandan Satgas Garuda PKH, Mayjen Dody Triwinarto menjelaskan, kayu hasil penebangan tersebut seolah-olah berasal dari area persetujuan pemanfaatan kayu pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama M. Pembalakan terjadi di dua lokasi yaitu Desa Batumonga dan Desa Tuapejat.
“Berawal dari masyarakat yang mempunyai pemegang hak atas tanah berinisial M itu kurang lebih 140 hektare namun PT BRN memanfaatkan PHAT atas nama M untuk menjarah hutan seluas kurang lebih 736 Ha yang kemudian merambah hutan tanpa ijin pada gutan Sipora 597,35 Ha,” jelasnya
PT BRN sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang itu merambah, kurang lebih hampir 590 hektare dan dari hasil pembalakan tersebut, PT BRN berhasil mengambil kayu ilegal sebanyak 11.588 m3 kayu (Juli-Oktober) dengan merugikan negara mencapai Rp198miliar dan nilai kayu Rp41 miliar.
“Dengan ini kami simpulkan indikasi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp239 miliar,” tegasnya
Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Ardiansyah mengatakan bahwa kayu asal kepulauan Mentawai Sipora sudah dirambah mencapai 730 Ha.
“Kayu ini dari Kepulauan Mentawai, Kecamatan Sipora sudah dirambah 730 Ha, bisa dibayangkan jika kita diamkan, pasti akan gundul dan habis hutan kita,” ungkap Febrie
Febrie menambahkan dalam hal ini pihaknya belum mendapati tersangka. Namun ada salah satu koorporasi yang diduga terlibat dalam pembalakan liar yang merugikan negara ini.
“Untuk sementara ini yang di Mentawai hanya PT BRN (Berkah Rimba Nusantara) yang diduga sebagai pelaku pembalakan liarnya,” tandasnya.
Sementara salah seorang pimpinan ekspedisi kayu di Surabaya yang enggan disebutkan namanya mengatakan hal tersebut sudah biasa dan pemainnya adalah “orang lama”.
“Ini permainan uji coba, jika berhasil maka pengirimannya bisa rutin dan pemainnya wong lawas,” ujarnya sambil tersenyum.
Pelayanan Bongkar Muat Di Pelabuhan Gresik Carut Marut Dan “Lelet”
Hasil penelusuran tim MSM di Pelabuhan Gresik berhasil memperoleh berbagai keterangan miring terkait pelayanan maupun fasilitas dan sarana yang sangat kurang.
Yang mengherankan, untuk masuk ke semua lokasi dermaga, terpasang pintu masuk berbayar yang jelas merugikan para pengguna jasa yang beraktivitas di pelabuhan yang setiap saat harus riwa-riwi keluar masuk menuju dermaga.
Selain kotor dan kumuh, Pelabuhan Gresik kini terkesan semrawut terkait pelaksanaan bongkar muat yang sering molor sehingga sering menimbulkan kerugian dari pihak pengusaha ekspedisi dan antrian kapal atau tongkang yang akan sandar semakin panjang.
Hal ini diduga karena oknum petugas Pelindo dan KSOP yang menangani kegiatan bongkar muat kurang tanggap atas keluhan para pengguna jasa di Pelabuhan Gresik.
Menurut salah seorang pengusaha PBM yang enggan disebutkan identitasnya di Pelabuhan Gresik mengatakan sering terjadi penundaan bongkar yang seharusnya dapat dikerjakan 2 hari namun karena adanya perintah penundaan bongkar sehingga pekerjaan bongkar baru selesai 4 sampai 5 hari.
“Kita kepingin bongkar cepat supaya bisa bergantian dengan antrian kapal yang lain tapi semua keputusan ada ditangan petugas,” jelasnya kecewa.
Ada dugaan para petugas yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat berusaha menciptakan “pundi-pundi” jika ingin cepat bongkar maka harus ada “fulus” agar semua bisa berjalan mulus. (dungs)
