MediaSuaraMabes | Bekasi – Polemik penjaringan dan seleksi calon perangkat Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, kian memanas. Kali ini, sorotan datang dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hegarmanah, Ahmad Alamsyah, yang secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola komunikasi Pemerintah Desa Hegarmanah.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut proses penjaringan perangkat desa, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan, koordinasi, dan hubungan kelembagaan antara BPD dengan pemerintah desa.
Ahmad Alamsyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat kepada Pemerintah Desa Hegarmanah terkait persoalan penjaringan perangkat desa. Namun, hingga kini, menurut pengakuannya, surat-surat tersebut belum mendapatkan jawaban secara tertulis.
Ironisnya, komunikasi secara langsung maupun ajakan untuk berdiskusi mengenai persoalan tersebut juga disebut tidak pernah dilakukan oleh pemerintah desa.
“Kami selama ini sudah beberapa kali bersurat, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Bahkan, untuk berdiskusi pun kami tidak pernah diajak. Padahal, BPD ini merupakan mitra pemerintah desa,” ungkap Ahmad Alamsyah saat dikonfirmasi awak media.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan tersendiri. Sebab, BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan desa. Lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Karena itu, minimnya komunikasi antara BPD dan pemerintah desa dalam persoalan yang menyangkut pengisian perangkat desa patut menjadi perhatian bersama.
Belum Ada Rekomendasi Camat, Tahapan Penjaringan Jadi Sorotan
Sebelumnya, proses pengisian perangkat Desa Hegarmanah juga mendapat perhatian setelah Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Cikarang Timur, Charles Mardianus, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Hegarmanah belum mengajukan rekomendasi camat terkait proses pengisian perangkat desa.
Keterangan tersebut semakin memperkuat pentingnya transparansi mengenai tahapan yang telah dan sedang ditempuh pemerintah desa.
Publik kini membutuhkan penjelasan yang terang, mulai dari mekanisme penjaringan, kelengkapan administrasi, koordinasi dengan pihak kecamatan, hingga sejauh mana BPD dilibatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
BPD Bukan Lembaga Formalitas
Ahmad Alamsyah berharap Pemerintah Desa Hegarmanah tidak mengabaikan komunikasi kelembagaan dan lebih mengedepankan keterbukaan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, koordinasi antara BPD dan pemerintah desa sangat diperlukan agar setiap kebijakan maupun proses strategis dapat berjalan dengan baik, transparan, serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sementara itu, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Hegarmanah, Mamad Rifai, S.Ag., terkait pernyataan Ketua BPD, termasuk alasan belum adanya jawaban tertulis atas surat yang dilayangkan BPD serta mekanisme penjaringan perangkat desa yang sedang berjalan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban atau tanggapan dari Kepala Desa Hegarmanah.
Persoalan ini tentu tidak cukup dijawab dengan diam. Penjelasan pemerintah desa diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak berkembang menjadi spekulasi.
Awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Hegarmanah maupun Pemerintah Desa Hegarmanah untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab demi terpenuhinya prinsip keberimbangan pemberitaan.
(DG)





