MediaSuaraMabes, Ketapang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ketapang resmi menggelar kegiatan besar bertajuk “Sosialisasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Organisasi Kemasyarakatan” pada Rabu (15/04/2026).
Bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Ketapang, acara ini menjadi sorotan karena menghadirkan puluhan pimpinan organisasi lintas sektor yang ada di Bumi Kalimantan Barat. Bukan Sekadar Kumpul, Ini Soal Transparansi Dana!.
Materi yang paling dinantikan dalam pertemuan ini adalah Tata Cara Pengajuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan. Materi krusial ini dikupas tuntas oleh Rudi Rifayandi, SP, M.S., selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Ketapang.
Dalam paparannya, Rudi menekankan pentingnya tertib administrasi agar organisasi tidak hanya mahir dalam berkegiatan, tetapi juga profesional dalam mengelola dana bantuan dari pemerintah.
”Pengelolaan hibah yang transparan adalah kunci kepercayaan publik dan pemerintah terhadap keberadaan Ormas,” ujar Rudi di hadapan para peserta.
Daftar 25 Organisasi yang Terlibat. Langkah Kesbangpol ini dinilai sangat inklusif karena merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas jurnalis, pegiat lingkungan, hingga ikatan keluarga kesukuan.
Berikut adalah daftar organisasi yang hadir:
Bidang Profesi & Hobi: Ikatan Wartawan Online Indonesia, Perkumpulan Ahli Farmasi Indonesia, Generasi Rock Ketapang.
Bidang Keagamaan: Pemuda Muhammadiyah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, BKMT, serta berbagai Yayasan (Al-Ikhlas, Raudhatul Jannah, An Nur Mandiri, dll).
Bidang Kesukuan & Budaya: Ikatan Keluarga Minangkabau, Majelis Perempuan Melayu (MPM), Keluarga Batak Sahata, Forum Komunikasi Orang Bugis.
Bidang Sosial & Nasionalisme: Yayasan Palung, Lembaga Anti Narkotika (LAN), Perkumpulan Pemuda Pemudi Bela Negara, hingga Asosiasi Petani Katuk Indonesia.
Di tengah sorotan publik terhadap akuntabilitas organisasi kemasyarakatan, langkah Pemkab Ketapang melalui Kesbangpol ini dianggap sebagai “Vaksin Integritas”. Dengan memberikan edukasi mengenai tata cara pengajuan hibah yang benar, pemerintah daerah sedang membangun benteng agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran di masa depan.
Para pengurus Ormas yang hadir pun tampak antusias. Banyak yang menilai kegiatan ini sebagai angin segar bagi organisasi lokal untuk naik kelas menjadi lebih profesional dan mandiri secara finansial lewat jalur yang legal.
(Sukarto red)
