MediaSuaraMabes | Lubuk Basung, Agam – Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis MM Dt Tan Batuah, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Singgalang 2026 yang dipimpin Kapolres Agam, AKBP Masnoni, S.I.K., M.M., di halaman depan Mapolres Agam, Senin (26/10).
Kehadiran Bupati Agam dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya kepolisian dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Agam.
Dalam pelaksanaan apel, Bupati Benni Warlis bersama Kapolres Agam dan unsur Forkopimda turut melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kesiapan personel yang akan diterjunkan dalam Operasi Patuh Singgalang 2026. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan anggota dalam menjalankan tugas selama operasi berlangsung.
Dalam amanat Kapolda Sumbar yang yang disampaikan pada apel tersebut oleh Kapolres Agam, AKBP Masnoni, S.I.K., M.M., ditegaskan bahwa Operasi Patuh Singgalang 2026 bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas.
Operasi tahun ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lantas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.” Tema tersebut menekankan bahwa keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya kepolisian, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Amanat Kapolda Sumbar juga menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi terutama dari meningkatnya kesadaran masyarakat, menurunnya angka kecelakaan, serta berkurangnya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
Personel yang terlibat dalam operasi diminta mengedepankan langkah edukasi dan pencegahan, termasuk penyuluhan keselamatan berkendara, pemetaan titik rawan kecelakaan dan kemacetan, serta penegakan hukum secara profesional dan humanis.
Selain itu, seluruh personel diingatkan untuk menjaga integritas, menghindari pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat.
