MediaSuaraMabes | Muara Teweh – Hison, yang mengaku sebagai Ketua Dua Tokoh Masyarakat Dayak di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyampaikan keberatan atas proses hukum yang tengah menjerat dirinya. Melalui sebuah video yang diterima redaksi, ia mempertanyakan keberadaan sejumlah barang bukti yang menurut pengakuannya tercantum dalam berita acara pemeriksaan, tetapi tidak lagi ditemukan.
Dalam rekaman tersebut, Hison menyampaikan pernyataan terbuka yang ditujukan kepada masyarakat, insan pers, serta aparat penegak hukum. Ia menggambarkan perubahan kondisinya sejak ditahan dan menyebut dirinya merasa diperlakukan tidak adil dalam proses hukum yang sedang berjalan.
“Baju kebesaran saya diganti dengan baju tahanan,” ujar Hison dalam video tersebut.
Ia kemudian mempertanyakan keberadaan barang bukti berupa puluhan batang paralon dan satu unit mesin yang menurut keterangannya berkaitan dengan perkara yang menjerat dirinya.
“Barang bukti yang menjadikan kami pesakitan, puluhan paralon itu hilang dikemanakan. Satu unit mesin, jelas semuanya tertuang dalam berita acara itu hilang,” ungkapnya.
Atas dasar dugaan tersebut, Hison meminta agar keberadaan dan pengelolaan barang bukti diperiksa secara transparan. Bahkan, ia mendesak agar aparat yang melakukan penangkapan turut dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum.
“Artinya kriminalisasi ini terjadi karena mereka juga melakukan pencurian. Jadi kami dipaksa untuk dikriminalisasi. Tolong ini disiarkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan sepihak dari Hison dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Dugaan hilangnya barang bukti maupun tuduhan terhadap aparat kepolisian memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen penyitaan, berita acara, serta keterangan resmi pihak berwenang.
SINGGUNG NASIB MASYARAKAT KECIL DAN TAMBANG RAKYAT
Selain mempertanyakan proses hukum yang dihadapinya, Hison juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat kecil di Kabupaten Barito Utara, khususnya warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan emas, usaha perkayuan, dan pekerjaan sektor informal lainnya.
Menurut Hison, penindakan terhadap aktivitas masyarakat yang mencari nafkah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Ia meminta agar kebijakan penegakan hukum tidak mengabaikan persoalan mata pencaharian masyarakat.
“Apalagi yang mau dikerjakan orang, menambang emas di tanah mereka sendiri, mencari makan di saat kereta api batu bara sakit, di saat musim kemarau semua ditangkap. Mau kerja apa lagi masyarakat di saat ekonomi masyarakat Barito Utara lemah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pemahamannya terhadap pernyataan yang disebut berasal dari pemerintah pusat mengenai kerugian negara dan tindak pidana korupsi.
Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan Hison. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta dalam setiap perkara.
HISON KLAIM MENEMUKAN KEJANGGALAN KASUS TAHANAN LAIN
Dalam video yang sama, Hison mengaku selama menjalani masa penahanan, dirinya mengetahui sejumlah perkara yang menurut penilaiannya memiliki kejanggalan.
Ia mencontohkan perkara yang berkaitan dengan usaha kecil dan warung milik masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar proses penegakan hukum tetap memperhatikan keadilan dan proporsionalitas.
“Saya sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk memonitor semua rekan-rekan saya. Ada banyak tindak kejahatan yang tidak sesuai yang masuk juga di penjara,” katanya.
Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya kejanggalan dalam perkara-perkara tersebut harus didasarkan pada fakta, dokumen hukum, dan proses pemeriksaan masing-masing kasus.
SERUKAN KEADILAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
Menutup pernyataannya, Hison menyerukan kepada masyarakat Barito Utara dan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah agar tidak tinggal diam terhadap persoalan yang menurutnya menyangkut keadilan dan hak masyarakat.
Ia juga menegaskan tidak akan mundur dari posisi yang diklaimnya sebagai pemimpin masyarakat Dayak.
“Saya sebagai pemimpin masyarakat Dayak, saya tidak pernah akan mundur. Saya tetap menjadi pemimpin Dayak. Semangat mati dan hidup di ujung senjata tidak jadi masalah,” ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kekecewaan Hison terhadap proses hukum yang sedang dihadapinya.
REDAKSI MINTA KLARIFIKASI APARAT PENEGAK HUKUM
MediaSuaraMabes memandang bahwa setiap dugaan ketidakberesan dalam proses penegakan hukum, termasuk persoalan administrasi penyitaan dan keberadaan barang bukti, perlu ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
Apabila terdapat perbedaan antara barang bukti yang tercantum dalam berita acara dengan kondisi barang bukti yang tersedia dalam proses hukum, persoalan tersebut perlu dijelaskan melalui pemeriksaan dokumen dan mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Barito Utara, maupun pihak terkait mengenai tudingan Hison tentang dugaan hilangnya barang bukti dan klaim kriminalisasi.
MediaSuaraMabes membuka ruang seluas-luasnya bagi Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan rekaman video dan keterangan yang disampaikan Hison. Seluruh tudingan yang muncul belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.
(RON/Redaksi MediaSuaraMabes)
