MediaSuaraMabes | Padalarang, Jabar – Sudirman, Ketua DPD LSM Garda Patriot Bersatu Jawa Barat sekaligus Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Media Suara Mabes Jawa Barat, angkat bicara terkait kegiatan sosialisasi rencana penertiban dan pembongkaran bangunan yang berada di kawasan sempadan Waduk Saguling, yang dilaksanakan dikantor Kecamatan Padalarang.
Menurut Sudirman, kegiatan sosialisasi tersebut seharusnya melibatkan seluruh masyarakat dan pemilik bangunan yang memanfaatkan lahan di sepanjang kawasan sempadan Waduk Saguling dalam wilayah Kecamatan Padalarang. Jangan sampai sosialisasi hanya dihadiri oleh sebagian pihak, sementara masyarakat lain yang juga memiliki kepentingan terhadap penggunaan lahan tersebut tidak mendapatkan undangan maupun informasi secara menyeluruh.
“Kalau memang sosialisasi ini berkaitan dengan rencana penertiban dan pembongkaran bangunan di sepanjang sempadan Waduk Saguling, seharusnya seluruh pihak yang menggunakan atau memanfaatkan lahan di kawasan tersebut diundang. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa tidak dilibatkan,” tegas Sudirman.
Hal lain yang menjadi sorotan Sudirman adalah ketidakhadiran pihak PT Indonesia Power (IP) dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Padahal, menurutnya, kehadiran pihak Indonesia Power sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat terkait status lahan, batas kawasan sempadan, ketentuan pemanfaatan lahan, serta dasar hukum rencana penertiban bangunan.
“Sangat disayangkan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut pihak Indonesia Power tidak hadir. Masyarakat pun mempertanyakan keberadaan dan penjelasan dari pihak IP. Seharusnya mereka hadir agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan berbagai pertanyaan,” ungkapnya.
Selain itu, Sudirman juga mempertanyakan adanya sejumlah bangunan permanen yang menyerupai vila di sekitar kawasan KONI, yang menurut pengamatannya banyak dimiliki atau dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat dari luar wilayah setempat, termasuk kawasan Kota Baru Parahyangan.
Ia meminta agar pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai status serta perizinan bangunan-bangunan tersebut. Apabila bangunan tersebut berada di kawasan yang masuk dalam ketentuan penertiban sempadan Waduk Saguling, maka harus diperlakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau berbicara penertiban, jangan hanya bangunan milik masyarakat kecil yang menjadi sasaran. Bangunan permanen, vila, atau bangunan milik siapa pun yang berada di kawasan sempadan Waduk Saguling harus diperiksa berdasarkan aturan yang sama. Jangan sampai muncul kesan ada tebang pilih,” ujarnya.
Sudirman menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi kebijakan pemerintah dalam menjaga dan menata kawasan sempadan Waduk Saguling. Namun, pelaksanaan penertiban harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah, pihak Indonesia Power, serta instansi terkait membuka informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai peta batas sempadan, legalitas pemanfaatan lahan, prosedur penertiban, dan tahapan pelaksanaannya.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang sama agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun perlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Prinsipnya sederhana, kalau memang aturan harus ditegakkan, tegakkan kepada semua pihak tanpa membedakan siapa pemilik bangunannya. Jangan sampai masyarakat kecil ditertibkan, sementara bangunan permanen lainnya justru tidak tersentuh. Penertiban harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih,” pungkas Sudirman.
Media Suara Mabes Jawa Barat
Lugas, Tegas, Terpercaya
