MediaSuaraMabes | Belitung Timur — Persoalan lahan perkebunan dan plasma Desa Batu Penyu di Kabupaten Belitung Timur kembali mencuat dalam forum mediasi yang mempertemukan perusahaan perkebunan Sawit PT Paris Sembada , Koperasi BMS, Pemerintah Desa, serta perwakilan warga.
Mediasi tersebut tidak hanya membahas kepemilikan lahan, tetapi juga menyoroti persoalan dokumen plasma, kesesuaian data pemilik dengan lokasi bidang tanah, hingga mekanisme pengelolaan lahan yang dimitrakan dengan perusahaan.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah keberadaan dokumen plasma dan siapa pihak yang memegang atau mencatat dokumen tersebut.
Pertemuan antara pihak perusahaan, pengurus, dan anggota koperasi yang berlangsung hari ini membawa angin segar bagi kedua belah pihak.
Manager Humas perkebunan sawit PT SWP Nur Habi menjelaskan dalam pertemuan tersebut, transparansi terkait mekanisme keuangan, sistem bagi hasil, serta status hutang dibahas secara terbuka guna mempererat hubungan kerja sama dan membangun kepercayaan.
”Selama ini, salah satu pertanyaan terbesar dari anggota koperasi berkaitan dengan sistem perhitungan hutang-piutang, pembagian hasil, serta estimasi waktu pelunasan. Pihak pengurus menjelaskan bahwa mekanisme bagi hasil tetap berjalan meskipun hutang belum lunas” Ujarnya.
”Walaupun hutangnya belum lunas, mereka tetap ada pembagian proporsi atas hasil yang didapatkan,” ujar lag.
Ketika hutang masih berjalan dijelaskan Nur Habi, sebanyak 15% dari hasil langsung diberikan kepada koperasi untuk didistribusikan kepada anggota. Sementara itu, 85% sisanya dipotong untuk biaya operasional seperti panen, pupuk, transportasi, dan perawatan, sebelum sisanya dialokasikan untuk pelunasan hutang.
”Bahwa setelah hutang lunas, seluruh hasil bersih—setelah dikurangi biaya operasional—akan diserahkan sepenuhnya kepada koperasi tanpa potongan persentase lagi” Ungkapnya.
Klarifikasi Kondisi Keuangan dan Skala Usaha
Menanggapi total beban hutang yang mencapai angka sekitar 40an miliar rupiah untuk luas lahan 393 hektar, ditegaskan bahwa kondisi keuangan koperasi masih dalam kategori sehat.
Angka tersebut terlihat besar karena luasnya areal yang dikelola, dan saat ini baru sekitar 150 hektar yang sudah memasuki masa panen.
”Kalau dikomparasi dengan beberapa koperasi yang bekerja sama dengan kita, bukan menjadi salah satu koperasi dengan beban hutang yang tertinggi jika dirasionalkan secara per-hektarnya,” jelasnya
Ia juga menambahkan bahwa dari total biaya tersebut, terdapat subsidi dari perusahaan sekitar 9 miliar rupiah untuk membantu meringankan beban pengurus.
Harapan ke Depan: Kolaborasi dan Saling Mengawasi
Pertemuan ini disambut positif oleh para anggota koperasi karena memberikan kejelasan dari hulu ke hilir. Pengurus menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan transparansi, sementara anggota diharapkan dapat memberikan dukungan serta pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja pengurus.
”Harapan bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan juga bisa memberikan transparansi kepada anggotanya. Begitu juga dengan anggota, bisa memberikan pengawasan kepada pengurus koperasi dan memberikan dukungan terhadap pekerjaan yang dilakukan,” pungkasnya. (Ramli Arbaie).
