Terungkap Dugaan TPPO 2 perempuan S dan SN Berkedok berperan sebagai pihak Agensi kerja dikorea selatan jadi tersangka

MediaSuaraMabes | Indramayu – Satuan reserse kriminal ( Satreskrim) Polres Indramayu Polda Jawa Barat, mengungkapkan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi Pers yang dipimpin langsung wakapolres Kompol .Tahir muhiddin, didampingi Kasatreskrim AKP.Muchmmad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP.Tarno, serta Kanit PPA. IPDA. Ragil Zaini Firdaus. bertempat di Aula Atmawedhana Polres Indramayu Polda Jawa Barat.

Mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TTPO) dengan modus penempatan pekerja migran ke korea selatan, Dua perempuan yang berinisial S dan SN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kasus ini terungkap setelah seorang warga kecamatan Arahan kabupaten Indramayu Jawa Barat. Dijanjikan pekerjaan dengan @ per bulan sebesar Rp.25 juta korban telah mengeluarkan uang sebesar Rp.55 juta tetapi Gagal bekerja dan dipulangkan dari korea selatan karena persoalan dokumen.

Kapolres Indramayu Polda Jawa Barat, AKBP. Prianggo.P.M. S.I.K. M.Si melalui Kasat Reskrim AKP. Muchammad Bahar, menjelaskan kedua Perempuan yang inisial S (58) sebagai joki berasal dari warga kecamatan Lohbener dan SN (37) berperan sebagai pihak Agensi berasal dari warga kecamatan Sukagumiwang kabupaten Indramayu Jawa barat.

Menurutnya pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan seorang korban (48) warga kecamatan Arahan yang merasa dirugikan setelah mengikuti penempatan kerja keluar negeri.

Kronologis awalnya bulan Agustus 2026 korban(48) warga kecamatan Arahan mencari pekerjaan diluar negeri melalui seorang kenalannya, kemudian dipertemukan dengan tersangka S warga kecamatan Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, yang menawarkan pekerjaan dikorea selatan.

Tersangka S menjanjikan kepada korban(48) pekerjaan sebagai buruh pabrik, perkebunan maupun Houskeeping. Rayuan manis S mengiming – imingi gajih @ per bulan sebesar Rp.25 juta selama kontrak enam bulan dan dapat diperpanjang.

Tersangka S menjanjikan kepada korban proses keberangkatan resmi dan cepat dengan biaya penempatan sebesar Rp.55 juta proses dipercepat

Korban tergiur tawaran tersebut, akhirnya bersedia mengikuti perekrutan pekerjaan tanggal 29 Agustus 2026, S mengajak korban dipertemukan dengan Tersangka SN berperan sebagai pihak Agensi.

Kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan membayar sejumlah uang sebesar Rp.55 juta secara bertahap melalui tersangka S, diteruskan kepada SN berperan sebagai pihak Agensi pekerjaan tersebut.

Selanjutnya korban (48) menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan Visa. Namun selama mengikuti Proses tersebut korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.

Pada 23 september 2026 korban dijemput tersangka SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, Korban diberangkatkan penerbangan melalui Bandara Soekarno – Hatta memuju korea selatan dengan transit di singapura.

Korban tiba di Bandara Jeju pada 25 september 2026. Namun setibanya disana korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawa dinyatakan bermasalah.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan imigrasi selama sekitar tiga hari, korban dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.

Menurut keterangan kepolisian, kedua tersangka belum memberikan pertanggungan jawaban atas kegagalan keberangkatan pekerja tersebut.

Dari hasil penyidikan Kepolisian menduga kedua tersangka menjalankan perekrutan untuk memperoleh keuntungan. Tersangka S menerima Rp.5 juta sedangkan Tersangka SN menerima sebesar Rp.10 juta hasil dari proses penempatan kerja korban.

Dalam pengungkapan ini penyidik mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya ;
— Paspor korban,
— Kwitansi senilai Rp.40 juta
— Rekening koran,
— empat lembar boarding pass
— dua KTP tersangka serta satu
Unit mobil Ford Titanium Warna putih, Kata Kompol Tahir kepada awak media Jumat 20 November 2026

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang – undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang dan / atau Pasal 81 Undang – undang nomor.18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan memperhatikan ketentuan penuesuaian pidana dalam Undang – undang nomor 1 tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut ancaman hukuman untuk dugaan TTPO mencapai 15 tahun penjara dan / atau denda maksimal Rp.5 Miliar, sementara pelanggaran penempatan pekerjaan migran oleh perseorangan diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan / atau denda maksimal Rp.2 Miliar.

Selain memproses kedua tersangka Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas tenaga kerja Dan pengajuan restitusi kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban(LPSK).

Selain penegakan hukum, Polres Indramayu juga melakukan pencegahan TPPO melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran disejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.

Edukasi tersebut telah menyasar 176 peserta di lima lembaga yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT.CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudra Indonesia.

Kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) berupa penegakan hukum dikawasan Stasiun Jatibarang.

Melalui kegiatan tersebut masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan diluar negeri dengan iming – imingi gajih tinggi tanpa memastika legalitas perekrut, dokumen, dan prosedur penempatan. Pesan wakapolres Tutup

Ditempat yang sama Kasi Humas AKP.Tarno kembali menghimbau masyarakat agat tidak ragu memanfaatkan Layanan Polisi 110 atau Lapor Pak Polisi – Siap mas Indramayu melalui whastApp resmi di nomor : 081999700110 , apabila menemukan adanya tindak kriminal maupun gangguan kamtibmas.

Eddysae

Related posts