MediaSuaraMabes | Bandung Barat, Jawa Barat – Gabungan Ormas, OKP, dan LSM (GOOL) Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi menyatakan sikap mendukung penuh dan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas serta memeriksa secara mendalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyeret nama PT Bela Parahiyangan Investindo.
Pernyataan sikap ini mencuat menyusul langkah tegas tim penyidik KPK yang melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo yang berlokasi di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Tokoh perwakilan GOOL KBB, Ridwan yang akrab disapa Mang Wow, menegaskan bahwa elemen masyarakat Bandung Barat berkomitmen penuh mengawal supremasi hukum di wilayahnya.
GOOL mengapresiasi keberanian KPK yang membongkar praktik lancung pengurusan dokumen pertanahan tersebut dan mendesak agar aliran dana maupun pihak-pihak lokal yang terlibat segera diperiksa.
“Kami dari aliansi GOOL Kabupaten Bandung Barat berdiri bersama KPK.
Penggeledahan kantor PT Bela Parahiyangan di Padalarang membuktikan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi pertanahan di wilayah kami.
Oleh karena itu, kami mendorong KPK tidak ragu untuk memeriksa seluruh jajaran manajemen perusahaan serta oknum-oknum yang menjadi jembatan suap ini agar keadilan bagi masyarakat Bandung Barat benar-benar ditegakkan,” ujar Ridwan (Mang Wow) dalam keterangan persnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC Ormas Paku Padjadjaran KBB, Bemi Mulyana, yang juga menjadi bagian penting dari barisan presidium GOOL KBB menegaskan, seluruh elemen lintas organisasi di Bandung Barat akan mengawal ketat jalannya penyidikan kasus ini agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun.
“Dugaan korupsi dalam pengurusan dokumen pertanahan berskala besar ini mencederai rasa keadilan sosial dan merusak tata ruang pertanahan di Bandung Barat. Kami di Paku Padjadjaran bersama seluruh elemen GOOL menyatakan siap memberikan pengawalan moral secara total.
Jika proses hukum ini dirasa berjalan lamban atau tebang pilih, kami siap turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan,” tegas Bemi Mulyana.
Ketua LSM GARDA PATRIOT BERSATU jawa Barat “siap kawal proses kpk di kota baru parahyangn juga banyak menggunakan tanah-tanah negara dan banyak juga tanah jalan desa aset desa yang di pake di bikin perumahan itu sudah jelas aset negara carik-carik desa tanah TN dan tanah IP yang di gunakan oleh pihak PT.Bela Putra Intiland pengembang kotabaru parahyangan. ungkapnya
Berdasarkan informasi resmi dari Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, PT Bela Putra Intiland Parahiyangan Investindo diduga memegang posisi strategis sebagai pihak swasta yang menyetor uang pengurusan HGB sebesar Rp2,1 miIiar kepada perantara berinisial ERW untuk memuluskan dokumen di Kementerian ATR/BPN.
Dugaan korupsi masif ini merupakan rangkaian penyidikan perkara yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) berskala besar dengan total aset sitaan yang sangat fantastis.
Di akhir keterangannya, aliansi GOOL menegaskan komitmennya untuk menjaga daerah berjuluk Tatarsunda ini bersih dari pengaruh buruk mafia tanah. “Bandung Barat adalah rumah kita bersama. Kami tidak akan membiarkan daerah ini dijadikan ladang transaksi haram oleh para mafia pertanahan dan koruptor. KPK harus menyapu bersih kasus ini hingga ke akar-akarnya,” pungkas mereka bersama.
*jurnalis kikin
