APBMI MINTA PELINDO DUDUK BERSAMA STAKEHOLDER
APBMI Kota Manado berharap Pelindo segera membuka ruang komunikasi dan dialog bersama seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Manado.
Sonny menilai, pelabuhan merupakan simpul kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, kebijakan yang menyangkut aktivitas di dalamnya harus mempertimbangkan kepentingan bersama.
Beberapa hal yang menurut APBMI perlu dibahas secara terbuka meliputi:
Dasar hukum dan kewenangan penerapan sterilisasi kawasan dermaga.
Mekanisme penetapan serta pemberlakuan tarif pelayanan pelabuhan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Keterlibatan KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator sesuai kewenangan masing-masing.
Dampak kebijakan terhadap perusahaan bongkar muat, perusahaan pelayaran, pedagang, pengusaha logistik, dan pengguna jasa.
Penyusunan mekanisme sosialisasi serta evaluasi kebijakan secara terbuka.
Menurut Sonny, pendekatan kolaboratif akan membuat kebijakan lebih mudah dipahami, diterima, dan dilaksanakan tanpa mengabaikan kepentingan keselamatan maupun kelancaran operasional pelabuhan.
KEPEMIMPINAN BARU KSOP DIHARAPKAN MAMPU MENYELESAIKAN POLEMIK
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Sonny Papendang juga menaruh harapan kepada kepemimpinan baru Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Manado agar dapat memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di Pelabuhan Manado.
Ia berharap koordinasi antara KSOP, Pelindo, asosiasi, perusahaan pelayaran, dan seluruh stakeholder dapat dibangun lebih terbuka sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan maupun kewenangan.
“Semoga dengan kepemimpinan yang baru, semua persoalan yang sekarang sementara menjadi polemik di Pelabuhan Manado dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap ada komunikasi dan keterbukaan sehingga semua pihak bisa bekerja sesuai aturan,” ungkap Sonny.
